Seksi Perencanaan & Pengembangan. Prasarana

Ringkasan Tugas:

Menyusun rumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan prasarana perhubungan.

Uraian Tugas :

  • Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana berdasarkan rencana operasional Bidang Prasarana Lalu Lintas sebagai pedoman pelaksanaan;
  • Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  • Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  • Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan yang meliputi :
  1. Penyusunan kebutuhan, penetapan rencana lokasi, pengadaan serta pemasangan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (Marka Jalan, APILL/Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-rambu Lalu lintas, Alat Penerangan Jalan/Penerangan Jalan Umum, ALat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Papan Nama Jalan dan Persimpangan, )
  2. Penyusunan dan penetapan rencana lokasi, pengadaan dan pemasangan kebutuhan fasilitas pendukung jalan (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus BRT/Bus Rapid Transit, bangunan tempat pendaratan dan lepaslandas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;""
  3. Penetapan Rencana lokasi terminal penumpang tipe C dan atau terminal barang dan rest area atau anjungan pelayanan jalan, Pembangunana terminal penumpang tipe C dan atau terminal barang dan rest area atau anjungan pelayanan jalan, Pengembangan terminal penumpang tipe C dan atau terminal barang dan rest area atau anjungan pelayanan jalan;dll)
  4. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
  5. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
  6. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
  7. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
  8. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten
  9. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/ kajian/ telaahan/ penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

  • Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana yang meliputi :
  1. Penyusunan kebutuhan, penetapan rencana lokasi, pengadaan serta pemasangan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (Marka Jalan, APILL/Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-rambu Lalu lintas, Alat Penerangan Jalan/Penerangan Jalan Umum, ALat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Papan Nama Jalan dan Persimpangan, )
  2. Penyusunan dan penetapan rencana lokasi, pengadaan dan pemasangan kebutuhan fasilitas pendukung jalan (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus BRT/Bus Rapid Transit, bangunan tempat pendaratan dan lepaslandas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;""
  3. Penetapan Rencana lokasi terminal penumpang tipe C dan atau terminal barang dan rest area atau anjungan pelayanan jalan, Pembangunana terminal penumpang tipe C dan atau terminal barang dan rest area atau anjungan pelayanan jalan, Pengembangan terminal penumpang tipe C dan atau terminal barang dan rest area atau anjungan pelayanan jalan;dll)
  4. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
  5. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
  6. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
  7. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
  8. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten
  9. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah

sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan.

  • Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana yang meliputi :
  1. Penyusunan kebutuhan, penetapan rencana lokasi, pengadaan serta pemasangan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (Marka Jalan, APILL/Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-rambu Lalu lintas, Alat Penerangan Jalan/Penerangan Jalan Umum, ALat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Papan Nama Jalan dan Persimpangan, )
  2. Penyusunan dan penetapan rencana lokasi, pengadaan dan pemasangan kebutuhan fasilitas pendukung jalan (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus BRT/Bus Rapid Transit, bangunan tempat pendaratan dan lepaslandas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;""
  3. Penetapan Rencana lokasi terminal penumpang tipe C dan atau terminal barang dan rest area atau anjungan pelayanan jalan, Pembangunana terminal penumpang tipe C dan atau terminal barang dan rest area atau anjungan pelayanan jalan, Pengembangan terminal penumpang tipe C dan atau terminal barang dan rest area atau anjungan pelayanan jalan;dll)
  4. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
  5. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
  6. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
  7. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
  8. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten
  9. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah
  • Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana yang meliputi :
  1. Penyusunan kebutuhan, penetapan rencana lokasi, pengadaan serta pemasangan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (Marka Jalan, APILL/Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-rambu Lalu lintas, Alat Penerangan Jalan/Penerangan Jalan Umum, ALat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Papan Nama Jalan dan Persimpangan, )
  2. Penyusunan dan penetapan rencana lokasi, pengadaan dan pemasangan kebutuhan fasilitas pendukung jalan (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus BRT/Bus Rapid Transit, bangunan tempat pendaratan dan lepaslandas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;""
  3. Penetapan Rencana lokasi terminal penumpang tipe C dan atau terminal barang dan rest area atau anjungan pelayanan jalan, Pembangunana terminal penumpang tipe C dan atau terminal barang dan rest area atau anjungan pelayanan jalan, Pengembangan terminal penumpang tipe C dan atau terminal barang dan rest area atau anjungan pelayanan jalan;dll)
  4. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
  5. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
  6. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
  7. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
  8. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten
  9. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi.

  • Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  • Melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya